Mediasi hingga sengketa informasi dilakukan demi mendapatkan informasi publik. Data yang didapat menjadi bekal bagi warga sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. Keterbukaan informasi publik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008, bertujuan mendorong partisipasi publik dalam memenuhi hak-haknya sebagai warga sipil. Dengan demikian, hak atas informasi publik berkait erat dengan kerja-kerja pemenuhan hak-hak[…]
Tidak semua pihak bisa menerima asas keterbukaan informasi. Tak jarang, upaya warga untuk memperoleh informasi harus melalui proses rumit, bahkan memakan waktu yang panjang. Kematian anak-anak yang menjadi korban tenggelam di lubang bekas galian tambang di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) memunculkan berbagai pertanyaan. Pasalnya, lubang bekas galian tambang tersebut terletak di sekitar kawasan pemukiman. Selain[…]
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak seluruh warga negara Indonesia untuk mengakses informasi publik. Implikasinya, setiap badan publik wajib memberikan informasi publik kepada masyarakat. Kewajiban memberi informasi publik tersebut disebutkan dengan jelas dalam UU KIP Bab XI pasal 52 yang berbunyi: “Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak[…]
“Hak untuk Tahu? Belum pernah dengar,” Bagus Hally (22), mahasiswa salah satu universitas swasta di Kota Yogyakarta. Sebanyak delapan dari sepuluh orang memberikan jawaban yang persis dengan Bagus saat redaksi Kombinasi menanyakan tentang pemahaman mereka terhadap hak memperoleh informasi dari badan publik atau Hak untuk Tahu (HUT). Kesepuluh narasumber itu berasal dari berbagai latar belakang[…]
Berdiri sejak 2012, Kalijawi merupakan paguyuban yang mengajak anggotanya untuk menabung. Anggotanya adalah warga di pinggiran Sungai Gajah Wong dan Winongo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua sungai tersebut menjadi asal nama dari paguyuban ini: “Kali” yang artinya sungai, “Ja” dari kata Gajah Wong, dan “Wi”dari kata Winongo. Siang yang terik di bulan April itu,[…]