Bayangkan di sebuah negeri ada sebuah desa yang warganya hidup mandiri. Warga terlibat aktif menggali kebutuhan dan masalah yang dihadapi, menghitung potensi sendiri, lalu merencanakan penyelesaian secara mandiri dan menjadi tuan atas program pembangunan warga. Dalam pelaksanaannya pun warga senantiasa aktif melakukan pemantauan dan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan apalagi korupsi. Pejabat birokrasi pun mau tidak mau harus bekerja sama secara setara dengan warganya. Tidak bisa memaksakan kehendak dan tidak bisa berjalan semaunya.Di tingkat lebih tinggi, setidaknya tingkat kabupaten/ kota, warga punya perwakilan yang bersama wakil-wakil komunitas lain yang juga mandiri, sangat berdaya berhadapan dengan pemerintah dan parlemen daerah untuk ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan publik maupun program pembangunan di daerahnya. Pendek cerita tidak ada kebijakan dibuat tanpa sepengetahuan dan restu masyarakat, juga tidak ada program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan_ tanpa melibatkan masyarakat. Alhasil inisiatif warga pun sangat tinggi, tidak menunggu-nunggu pemerintah melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan hasil pembangunan. Bahkan sebelum rusak pun warga aktif menjaga dan memeli-haranya.
Sementara jika kita melihat kehidupan warga di tingkat komunitas, kondisi yang ada sangat jauh berbeda jika tidak bisa dikatakan bertentangan. Saat terjadi nepotisme oleh aparat kelura-han, LKMD, aparat RW dan RT dalam pembagian beras program OPK Beras pun warga hanya bisa bergunjing. Jangankan menjadi perencana dan pelaksana pembangunan warga, terhadap dana pembangunan kelurahan sebesar 20 juta rupiah tiap tahun pun warga tidak tahu menahu ke mana dan untuk apa. Demikian pun dengan program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS), sebagian besar warga hanya terlibat sebagai penerima manfaat. Itu pun tanpa bisa terlibat menentukan siapa saja warga yang paling berhak.
Peran warga dalam pembangunan daerah? Jangan ditanya, sebab selama ini jelas diabaikan.
Dihadapkan pada khayalan ideal kehidupan masyarakat mandiri dan kondisi kongkret masyarakat yang sangat tidak mandiri, gerakan Jaringan Informasi Berbasis Komunitas (Community Based Information Network – Combine) bermaksud mengkondisikan proses menuju masyarakat otonom. Baik dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan di tingkat warga, maupun dalam mempengaruhi kebijakan publik dan program pembangunan di level yang lebih tinggi. Untuk itu setidaknya diperlukan dua prasyarat, yang menjadi pilar kemandirian masyarakat. Dua prasyarat tersebut adalah jaringan infbrmasi berbasis masyarakat dan kelembagaan warga yang lebih mewakili dan direstui oleh warga.
Dengan memiliki pusat informasi, setidaknya masyarakat bisa berupaya untuk mengembangkan keterbukaan yang berikutnya akan menciptakan kondisi yang lebih terbuka bagi terjadinya pemantauan dan pengawasan terhadap program-program pembangunan oleh warga. Selain itu dengan punya data dan infbrmasi
tentang masalah, kebutuhan dan potensinya —serta potensi pihak lain diluar warga— masyarakat bisa mengembangkan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan, setidaknya, di lingkungan permukimannya sendiri.
Sementara itu keberadaan lem-baga warga yang lebih aspirant dan direstui (legitimate), dan dibangun dari bawah, mutlak perlu sebagai wadah bagi kemandirian warga. Melalui lembaga ini warga punya kekuatan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan di lingkungannya. Lebih jauh warga bisa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak pemilik sumber daya untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta memelihara dan mengembangkan hasil-hasilnya. Dan dengan lembaga yang dibangun secara bottom up ini warga bisa menjalin aliansi strategis dengan sesama lembaga komunitas dan stakeholders lain untuk bersama terlibat dalam menentukan kebijakan publik dan program-program pembangunan di tingat yang lebih tinggi. (Redaksi) tautan