Oleh : Aditya Rizki Yudiantika – Pindai.org Terkadang data kuantitatif tidak menghasilkan argumen yang menarik. Ia membutuhkan alur cerita. DALAM satu diskusi tentang “jurnalisme (dan) data†beberapa waktu lalu, rekan saya, Wisnu Prasetya Utomo, melemparkan dua poin pertanyaan sebelum mengakhiri sesinya: Apakah jurnalisme data adalah istilah yang dibuat-buat padahal jurnalisme itu memang seharusnya berdasarkan pada[…]
Buku ini mengisahkan empat desa penerapan SID yang berbeda dari segi kerangka waktu dan proses. Dua desa termasuk peÂrintis sedangkan satu desa termasuk yang paling akhir. Praktik baik yang mereka bagikan sesungguhnya adalah oasis, tempat bertemunya cita-cita, teori, semangat yang semuanya dibungÂkus niat baik, yaitu demi kemandirian dan kedaulatan desa. Ini lah yang akan dicapai[…]
Dalam Buku “Belajar dari Gempa Bumi Besar Jepang Bagian Timur 2011” disebutkan bahwa informasi bencana yang akurat menjadi pijakan yang berharga untuk pengambilan keputusan evakuasi dan penyelamatan. Mereka sangat menganggap serius pengelolaan informasi kebencanaan agar tersampaikan secara tepat, cepat, dan akurat pada publik. Ini dapat dilihat antara lain dari adanya grup kerja khusus dalam struktur[…]
Oleh : Apriliana Susanti Siapa sangka, desa terpencil di pegunungan karst yang jauh dari pusat Kota Yogyakarta ini telah mendunia di jagat maya. Terhubung dengan jaringan internet, desa ini mengelola Sistem Informasi Desa (SID) untuk memperkenalkan potensi desanya ke seluruh dunia. “Tinggal ketik nama DLINGO, maka portal desa kami akan ada di barisan pertama mesin[…]
Oleh : Sutoro Eko Pemerintah akan segera memobilisasi fasilitator atau pendamping untuk menjalankan pendampingan desa, sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam diskusi para pihak di berbagai ruang dan tempat, pendampingan desa berpijak kepada dua argumen dan tujuan. Pertama, pendampingan desa merupakan tindakan meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan,[…]
Oleh : Rusnadi Padjung Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa dalam kasus korupsi. Tidak ketinggalan, KPK, berdasarkan hasil kajiannya, menunjuk 14 persoalan pengelolaan dana desa yang berpotensi menjadi korupsi. Ke-14 persoalan tersebut di antaranya berhubungan dengan pengawasan, pengaduan masyarakat, pertanggungjawaban, sumber daya manusia, serta monitor dan evaluasi.[…]
Pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan di tingkat pusat seringkali bersandar pada basis data yang tidak akurat dari pemerintahan yang ada di bawahnya. Karena itu, desa sebagai satuan wilayah administrasi terdepan menjadi tumpuan utama untuk membangun basis data yang lebih akurat. Untuk memastikan pembangunan basis data tersebut Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12[…]